www.AlvinAdam.com


Berita 24 Jawa Barat

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Ombudsman: Maladministrasi Pekerja Migran Berpotensi Pidana TPPO

Posted by On 18.41

Ombudsman: Maladministrasi Pekerja Migran Berpotensi Pidana TPPO

Ombudsman: Maladministrasi Pekerja Migran Berpotensi Pidana TPPO Reporter:

Lani Diana Wijaya

Editor:

Ninis Chairunnisa

Rabu, 20 Desember 2017 07:51 WIB
Ombudsman: Maladministrasi Pekerja Migran Berpotensi Pidana TPPO

Sejumlah wanita pekerja konstruksi yang merupakan buruh migran Kamboja berbincang bersama sembari menunggu transportasi untuk pulang, di luar area proyek di pusat kota Bangkok, Thailand, 12 Desember 2016. AP Photo/Dake Kang

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman RI Bidang Hukum dan Peradilan Ninik Rahayu menyatakan adanya maladministrasi dalam proses prapenempatan pekerja migran. Hal ini menyebabkan maraknya perdagangan orang ke luar negeri.

"Pengaduan terkait kasus migran cukup banyak, bukan hanya soal proses rekrutmen, tapi proses penegakan hukum," kata Ninik di gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa, 19 Desember 2017.

Baca: Indonesia Minta Negara ASEAN Lindungi Pekerja Migran

Ninik mengatakan kesalahan administrasi perdagangan orang terjadi di enam tahapan. Tahapan itu adalah perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, pemeriksaan kesehatan dan psikologis, perjanjian kerja, dan pembekalan akhir penempatan (PAP).

Berdasarkan kajian Ombudsman sejak Juni-September 2017, terdapat 30 kasus pemberian uang dari perekrut kepada calon pekerja migran. Jumlahnya sekitar Rp 5 juta hingga Rp 7 juta untuk persiapan keberangkatan. "Tapi harus dikembalikan calon buru h dengan pemotongan gaji," kata Ninik.

Baca: Negara ASEAN Tandatangani Konsensus Perlindungan Pekerja Migran

Selain itu, Ombudsman menemukan 10 kasus calon buruh tidak mendapat penjelasan perjanjian kerja (PK) oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Data lainnya menunjukkan ada 12 kasus buruh migran tidak memperoleh PAP, 24 kasus calon buruh tak mengikuti pemeriksaan psikologi, 26 kasus calon tidak diinformasikan ihwal kondisi tempat kerja, dan 22 kasus buruh tidak diperbolehkan keluar penampungan.

Temuan itu, kata Ninik, berpotensi terjadi tindak pidana perdagangan orang. Sebab, tak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

Ninik mengatakan temuan itu seharusnya jadi catatan penting bagi kementerian tenaga kerja. Ia mengharapakan kesungguhan pemerintah untuk memberantas praktik perdagangan orang.

Bila pemerintah masih abai, menurut Ninik, Ind onesia akan tertinggal dengan capaian Vietnam dan Filipina. "Dua negara ini tidak sekadar membuat kebijakan tapi mampu menegakkan hukum, sehingga tindak pidana perdagangan orang mampu dicegah," ujarnya.

Ombudsman merilis kajian investigasi layanan publik pekerja migran. Kajian itu dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Buruh Migran Internasional yang jatuh pada Senin, 18 Desember 2017. Adapun Ombudsman menghimpun data responden dari wilayah pengirim dan wilayah transit pekerja migran, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, dan Jakarta.

Terkait
  • Ombudsman Minta MA Membuka Diri Soal Pungli d   i Pengadilan

    Ombudsman Minta MA Membuka Diri Soal Pungli di Pengadilan

    11 hari lalu
  • Ombudsman Lapor Jokowi Soal Pelayanan Publik di Kementerian

    Ombudsman Lapor Jokowi Soal Pelayanan Publik di Kementerian

    12 hari lalu
  • BPJS Defisit Rp 9 Triliun, Ombudsman: Terlena Subsidi Pemerintah

    BPJS Defisit Rp 9 Triliun, Ombudsman: Terlena Subsidi Pemerintah

    20 hari lalu
  • Janji Satpol PP Tanggapi Temuan Ombudsman Soal PKL Tanah Abang

    Janji Satpol PP Tanggapi Temuan Ombudsman Soal PKL Tanah Abang

    21 hari lalu
  • Rekomendasi
  • Soal Remisi untuk Ahok, Begini Penjelasan Dirjen Permasyarakatan

    Soal Remisi untuk Ahok, Begini Penjelasan Dirjen Permasyarakatan

    1 jam lalu
  • Soal Remisi untuk Ahok, Begini Penjelasan Dirjen Permasyarakatan

    Soal Remisi untuk Ahok, Begini Penjelasan Dirjen Permasyarakatan

    2 ja m lalu
  • Pilpres 2019, Riset Sebut Jokowi Dominasi Berita Hingga 56 Persen

    Pilpres 2019, Riset Sebut Jokowi Dominasi Berita Hingga 56 Persen

    6 jam lalu
  • PPATK: Anak dan Istri Setya Novanto Bisa Dijerat Pencucian Uang

    PPATK: Anak dan Istri Setya Novanto Bisa Dijerat Pencucian Uang

    14 jam lalu
  • Foto
  • Momen Pelepasliaran Orang Utan dan Kukang di Hutan Gunung Tarak

    Momen Pelepasliaran Orang Utan dan Kukang di Hutan Gunung Tarak

    11 jam lalu
  • Miris, Warga Majalaya Mencuci di Aliran Sungai Keruh Penuh Sampah

    Miris, Warga Majalaya Mencuci di Aliran Sungai Keruh Penuh Sampah

    13 jam lalu
  • Wajah Bugar Setya Novanto Usai Diperiksa Hampir 8 Jam

    Wajah Bugar Setya Novanto Usai Diperiksa Hampir 8 Jam

    13 jam lalu
  • Demo West Papua    Minta TNI Ditarik dari Bumi Cendrawasih

    Demo West Papua Minta TNI Ditarik dari Bumi Cendrawasih

    15 jam lalu
  • Video
  • Kunjungi UGM, Jokowi Temui Dosennya yang Dikenal Galak

    Kunjungi UGM, Jokowi Temui Dosennya yang Dikenal Galak

    11 jam lalu
  • PT Kereta Api Indonesia Siap Hadapi Libur Natal dan Tahun Baru

    PT Kereta Api Indonesia Siap Hadapi Libur Natal dan Tahun Baru

    13 jam lalu
  • Hadiri Dies Natalis UGM, Jokowi ingat Celana Cutbray

    Hadiri Dies Natalis UGM, Jokowi ingat Celana Cut bray

    13 jam lalu
  • Boikot Produk Amerika, Jusuf Kalla Minta Masyarakat Tak Emosional

    Boikot Produk Amerika, Jusuf Kalla Minta Masyarakat Tak Emosional

    13 jam lalu
  • terpopuler
  • 1

    Tak Usung Kader PDIP Jadi Cagub, Pengamat: Langkah Megawati Tepat

  • 2

    Golkar Rombak Pengurus, Idrus Marham Diganti Eko Wiratmoko?

  • 3

    Soal Remisi untuk Ahok, Begini Penjelasan Dirjen Permasyarakatan

  • 4

    Akbar Tandjung: Golkar Bisa Saja Pecat Setya Novanto di Munaslub

  • 5

    Tahun 2017, PPATK Periksa 228 Rekening Senilai Rp 747 Triliun

  • Fokus
  • Ekosistem Startup di Indonesia Dianggap Tertinggal dari Singapura

    Ekosistem Startup di Indonesia Dianggap Tertinggal dari Singapura

  • KPK: Meski Ada Nama yang Raib, Dakwaan Setya Novanto Tetap Sah

    KPK: Meski Ada Nama yang Raib, Dakwaan Setya Novanto Tetap Sah

  • Koran Tempo Berikan Penghargaan Startup Pilihan 2017 Hari Ini

    Koran Tempo Berikan Penghargaan Startup Pilihan 2017 Hari Ini

  • Alasan Penolakan Nahdlatul Ulama Turun ke Jalan Bela Palestina

    Alasan Penolakan Nahdlatul Ulama Turun ke Jalan Bela Palestina

  • Terkini
  • Banyak Iklan Kesehatan Menyesatkan, Kemenkes Susun Strategi

    Banyak Iklan Kesehatan Menyesatkan, Kemenkes Susun Strat egi

    41 menit lalu
  • PPATK Akan Awasi Rekening Kandidat di Pilkada Serentak 2018

    PPATK Akan Awasi Rekening Kandidat di Pilkada Serentak 2018

    42 menit lalu
  • Keputusan KPU Kembali Digugat, Bawaslu Upayakan Mediasi

    Keputusan KPU Kembali Digugat, Bawaslu Upayakan Mediasi

    53 menit lalu
  • KLHK: Titik Api Akibat Kebakaran Hutan Turun 88 Persen

    KLHK: Titik Api Akibat Kebakaran Hutan Turun 88 Persen

    1 jam lalu
  • Tidak Diperhatikan, Warga Perbatasan Ancam Golput Pilpres 2019

    Tidak Diperhatikan, Warga Perbatasan Ancam Golput Pilpres 2019

    1 jam lalu
  • Kursi Sekjen Golkar Jadi Rebutan, Ini Nama-nama Kandidatnya

    Kursi Sekjen Golkar Jadi Rebutan, Ini Nama-nama Kandidatnya

    1 jam lalu
  • Ombudsman: Maladministrasi Pekerja Migran Berpotensi Pidana TPPO

    Ombudsman: Maladministrasi Pekerja Migran Berpotensi Pidana TPPO

    1 jam lalu < /li>
  • Soal Remisi untuk Ahok, Begini Penjelasan Dirjen Permasyarakatan

    Soal Remisi untuk Ahok, Begini Penjelasan Dirjen Permasyarakatan

    2 jam lalu
  • Bursa Pilpres 2019, Prabowo Jadi Capres Terminim Pemberitaan

    Bursa Pilpres 2019, Prabowo Jadi Capres Terminim Pemberitaan

    2 jam lalu
  • Berikut Posisi di Golkar yang Bakal Dirombak Airlangga Hartarto

    Berikut Posisi di Golkar yang Bakal Dirombak Airlangga Hartarto

    2 jam lalu
  • Selengkapnya Grafis

    Pendapatan Star Wars 1977-2017, The Force Awakens Paling Laris

    Star Wars: The Last Jedi diluncurkan di ujung tahun 2017 melanjutkan prekuelnya, The Force Awakens yang rilis tahun 2015.

    Sumber: Google News | Berita 24 Jabar

    Next
    « Prev Post
    Previous
    Next Post »