www.AlvinAdam.com

Berita 24 Jawa Barat

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Mencari Sosok Pemimpin Jabar

Posted by On 14.03

Mencari Sosok Pemimpin Jabar

21 Desember, 2017 - 16:53 OPINI

Widya Setiabudi Sumadinata

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unpad

TIDAK berlebihan kiranya jika kita menyebutkan bahwa siapa pun yang terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 akan menentukan masa depan Republik Indonesia. Betapa tidak, menurut data BPS pada tahun 2017 sebanyak 18,34% penduduk Indonesia atau sebanyak 46.497.174 jiwa tinggal di Jawa Barat. Jumlah penduduk sebanyak ini memiliki nilai plus-minus sendiri-sendiri.

Dalam konteks politik praktis, 17% calon pemilih pada Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden RI tahun adalah warga Jawa Barat. Meskipun tidak ada data yang cukup valid untuk mendukung klaim ini, riuh-rendah Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang baru lalu, oleh para pen gamat disebut dipengaruhi oleh reaksi sebagian besar warga Jawa Barat terhadap isu-isu yang berkembang di seputar Pilgub DKI Jakarta tersebut.

Sebagai provinsi yang secara geografis berbatasan langsung dengan ibu kota negara, apa yang terjadi di Jawa Barat memberi dampak yang kuat terhadap situasi dan kondisi ibu kota negara. Sungai Citarum yang belakangan disebut sebagai ”Sungai Terkotor Peringkat Pertama di Dunia” hulunya berada di wilayah Jawa Barat dan bermuara di sebagian wilayah DKI Jakarta.

Ada banyak data lain yang menunjukkan betapa pentingnya Jawa Barat bagi Indonesia. Oleh karena itu, Pemilihan Gubernur Jawa Barat tidak dapat dilihat hanya dari sudut pandang warga Jawa Barat an sich. Gubernur Jawa Barat masa depan akan menentukan apakah Indonesia akan menjadi negara yang unggul sebagaimana diramalkan oleh lembaga-lembaga riset internasional seperti World Bank, UNDP, dan McKinsey Global Institute, atau justru menjadi bagian yang menyebabkan Indonesia men galami stagnan atau bahkan terpuruk.

Kriteria

Lalu bagaimana warga Jawa Barat menentukan gubernur yang harus mereka pilih untuk periode 2018-2023? Para peneliti dan ahli pemerintahan serta komunitas masyarakat umumnya telah memiliki kriteria-kriteria umum yang dapat dijadikan pedoman bagi para pemilih saat menentukan kepala daerah yang akan dipilihnya saat hari pemilihan tiba. Umumnya kriteria pertama yang disyaratkan adalah problem solver (mampu menyelesaikan masalah-masalah riil yang dihadapi warga).

Beberapa kepala daerah di Indonesia mendapatkan apresiasi atas berbagai prestasi yang diraihnya, tetapi sayangnya prestasinya tersebut tidak menyangkut persoalan riil yang dihadapi warganya. Sebagai contoh, ada kepala daaerah yang berulang kali meraih penghargaan Adipura, tetapi pelayanan kesehatan di wilayahnya buruk, jumlah angka penganggurannya pun tinggi. Calon Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 harus memiliki agenda yang jelas, riil, dan masuk akal dalam menyelesaikan masalah-masalah utama warga.

Indikator kesejahteraan warga harus menjadi prioritas. BPS Jawa Barat mengumukan, tahun 2017 sebanyak 8,71% penduduk Jabar berkategori miskin. Program utama yang harus menjadi prioritas calon gubernur Jawa Barat adalah memperluas penyediaan lapangan kerja dan akses terhadap lapangan kerja serta mampu mengendalikan kebutuhan pokok masyarakat.

Kriteria kedua adalah memiliki visi yang sangat baik dan mampu memprediksikan perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa depan sehingga dapat mengambil kebijakan tepat. Calon Gubernur Jawa Barat tidak boleh menjalankan program kerja yang bersifat ”business as usual” karena persoalan Jawa Barat sangat istimewa dan kompleks.

Kriteria ketiga adalah secara pribadi bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan memiliki komitmen yang sangat kuat untuk memberantas korupsi dengan jalan menjauhkan birokrasi pemerintahan dari aspek-aspek yang bersifat koruptif, ko lusif, dan nepotis. Statistik menunjukkan, selama tahun 2017 ada 5 orang kepala daerah yang terkena OTT KPK karena dugaan korupsi. Dibutuhkan kejelian khusus untuk dapat memprediksi apakah seseorang kelak akan terlibaat masalah korupsi atau tidak. Akan tetapi, setidaknya harus dilihat apakah pada saat kampanye komitmen terhadap antikorupsi menjadi prioritas kerja dan komitmen para calon Gubernur Jawa Barat.

Kriteria keempat, memiliki visi kebangsaan, tepatnya bahwa calon Gubernur Jabar memahami pentingnya menjaga keutuhan NKRI yang memiliki kebinekaan ini. Jiwa sektarian dan primordialisme harus dihindarkan dari calon Gubernur Jawa Barat karena dia harus menjadi pengayom seluruh warga dari berbagai lapisan, baik itu dari aspek kesukuan, agama, dan keyakinan atau status sosial dan ekonomi. Jawa Barat harus menjadi rujukan bagaimana kerukunan umat beragama dijalankan dengan sangat baik.

Kriteria kelima, kemampuan untuk menyinergikan segenap potensi yang dimiliki oleh warga Jabar untuk bekerja sama, berkoordinasi dan berkolaborasi untuk mewujudkan visi misi gubernur terpilih nanti. Ego sektoral yang sering menjadi kendala selama ini harus mampu diatasi, dengan adanya era otonomi daerah pemerintah kabupaten/kota sering kali sulit untuk diintegrasikan, disinergikan, dan ini adalah hal yang sangat merugikan. Untuk membangun sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dibutuhkan figur kepemimpinan yang mampu diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kriteria terakhir, selain mampu melakukan sinergi internal di Jabar, Gubernur Jabar periode 2018-2023 harus dapat bersinergi dengan kepala-kepala daerah lainnya terutama provinsi tetangga seperti DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Tengah dalam mendukung program pemerintah pusat. Gubernur Jawa Barat harus mampu memimpin gubernur-gubernur provinsi lainnya untuk menjalankan program yang in-line dan memperkuat program pemerintah pusat (presiden). Tidak boleh ada kebijakan dan prog ram yang saling tumpang tindih apalagi kontraproduktif terhadap program nasional.

Para calon pemilih di Jawa Barat dapat belajar dari pengalaman warga DKI Jakarta dalam memilih gubernur. Yang sekarang menjadi isu-isu krusial di DKI Jakarta seperti masalah konsistensi antara kampanye dan kenyataan, kejujuran dan integritas pribadi bisa juga dipertimbangkan dalam memilih calon gubernur.

Umumnya, masyarakat terutama para pemilih pemula cenderung memilih calon gubernur berdasarkan atas popularitas mereka. Hal ini tentu wajar, mengingat figur-figur populer ini lebih mudah diakses data-datanya. Sayangnya, pemahaman mereka terhadap rekam jejak figur-figur populer tidak cukup memadai untuk dapat memprediksikan tingkat keberhasilan figur-figur populer tersebut dalam menyelesaikan persoalan-persoalan paling penting di daerahnya jika kemudian terpilih menjadi kepala daerah.

Meskipun ada kriteria generik yang harus dimiliki oleh seorang calon kepala daerah, tidak berarti f igur yang dianggap berhasil di satu daerah akan berhasil di daerah yang lain. Bahkan ketika yang bersangkutan menangani tim yang sama pada musim yang berbeda, seandainya dia tidak mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi baik di internal organisasinya serta di lingkungan eksternalnya, maka dia akan mengalami kegagalan. Selamat memilih calon Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023.***

Sumber: Google News | Berita 24 Jabar

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »