www.AlvinAdam.com

Berita 24 Jawa Barat

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

KPU Larang Kampanye Capres di Debat Ketiga Pilkada Jawa Barat

Posted by On 09.44

KPU Larang Kampanye Capres di Debat Ketiga Pilkada Jawa Barat

KPU Larang Kampanye Capres di Debat Ketiga Pilkada Jawa Barat Reporter:

Antara

Editor:

Arkhelaus Wisnu Triyogo

Rabu, 23 Mei 2018 19:19 WIB
(Dari kiri) Pasangan calon gubernur dan wagub Jawa Barat nomor urut satu Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, nomor urut dua TB Hasanuddin-Anton Charliyan, nomor urut tiga Sudrajat-Ahmad Syaikhu, dan nomor urut empat Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi menghadiri Debat Publik Putaran Kedua Pillgub Jabar 2018 di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, 14 Mei 2018. ANTARA

(Dari ki ri) Pasangan calon gubernur dan wagub Jawa Barat nomor urut satu Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, nomor urut dua TB Hasanuddin-Anton Charliyan, nomor urut tiga Sudrajat-Ahmad Syaikhu, dan nomor urut empat Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi menghadiri Debat Publik Putaran Kedua Pillgub Jabar 2018 di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, 14 Mei 2018. ANTARA

TEMPO.CO, Bandung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat memperingatkan agar semua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tidak mengkampanyekan calon presiden saat debat publik ketiga pemilihan kepala daerah atau pilkada Jawa Barat 2018. Debat ketiga akan dilaksanakan pada 22 Juni mendatang di Kota Bandung.

"Itu sebenarnya sudah tertuang dalam PKPU (larangan mengkampanyekan capres saat debat publik). Tadi saya katakan bahwa debat kandidat itu harus bersifat edukatif dan cara menyampaikan sudah saya katakan kemarin, " kata Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Yayat Hidayat di Bandung, Rabu, 23 Mei 2018.

Baca: Bawaslu Siapkan Rekomendasi Sanksi Ricuh Debat Pilkada Jawa Barat

Yayat menekankan debat publik kandidat harus disampaikan dengan tertib, sopan, mendidik, bijaksana, dan tidak provokatif. "Hal itu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yakni Pasal 18 Nomor 4 Tahun 2017," ujarnya.

Selain itu, kata dia, materi debat publik kandidat pilkada Jawa Barat yang disampaikan pasangan calon juga harus menampilkan visi dan misi yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan umum, pelayanan publik, memajukan daerah, menyelesaikan masalah daerah, mensinkronkan pembangunan daerah dan nasional, serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Kalau di luar situ, berarti sudah melenceng dari PKPU tersebut," ucapnya.

Ketika ditanyai soal kemungkinan KPU Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan sanksi jika dalam debat publik ketiga masih ada calon yang melanggar aturan, Yayat membuka kemungkinan sanksi bagi setiap calon. "Sanksinya administratif, kecuali yang provokatif. Kalau itu masuknya pidana pemilu, itu urusannya di pengadilan di Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu), bukan oleh KPU," tuturnya.

Baca: Debat Ricuh, Sudrajat-Ahmad Syaikhu Diperiksa Bawaslu Jabar

Sebelumnya, kericuhan terjadi saat debat publik ketiga pilkada Jawa Barat di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Senin, 14 Mei 2018. Pernyataan akhir pasangan nomor urut tiga, Sudrajat dan Ahmad Syaikhu, memicu emosi pendukung pasangan lain karena menyinggung soal ganti presiden.

Awal kekisruhan terjadi ketika Sudrajat menyampaikan pesan penutup dalam debat yang diselenggarakan di UI. "Asyik (Sudrajat-Syaikhu) menang, 2019 kita akan mengganti presiden," ujar Sudrajat dalam debat yang disiarkan langsung melalui sebuah stasiun televisi itu. Adapun Syaikhu membentangkan kaus bertulis an "Gubernur 2018 Asyik, 2019 Ganti Presiden".

Hal yang dilakukan pasangan Asyik menyulut emosi dari pendukung pasangan lain hingga suasana ruang debat menjadi riuh. Akibatnya, giliran Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi menyampaikan kata penutup debat pilkada Jawa Barat pun tertunda.

Lihat Juga


Terkait
  • Ketua KPU Berkukuh Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg Masuk PKPU

    Ketua KPU Berkukuh Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg Masuk PKPU

    3 jam lalu
  • Bawaslu Siapkan Rekomendasi Sanksi Ricuh Debat Pilkada Jawa Barat

    Bawaslu Siapkan Rekomendasi Sanksi Ricuh Debat Pilkada Jawa Barat

    6 jam lalu
  • KPU Tetap Atur Pelarangan Eks Napi Korupsi Jadi Calon Legislatif

    KPU Tetap Atur Pelarangan Eks Napi Korupsi Jadi Calon Legislatif

    9 jam lalu
  • Logistik Pilkada Mulai Disalurkan, 67 Daerah Jadi Prioritas KPU

    Logistik Pilkada Mulai Disalurkan, 67 Daerah Jadi Prioritas KPU

    1 hari lalu
  • Rekomendasi
  • KPU Larang Kampanye Capres di Debat Ketiga Pilkada Jawa Barat

    KPU Larang Kampanye Capres di Debat Ketiga Pilkada Jawa Barat

    4 jam lalu
  • Bawaslu Siapkan Rekomendasi Sanksi Ricuh Debat Pilkada Jawa Barat

    Bawaslu Siapkan Rekomendasi Sanksi Ricuh Debat Pilkada Jawa Barat

    4 jam lalu
  • PDIP Minta Kader Tak Lengah Menangkan Djarot Saiful Hidayat

    PDIP Minta Kader Tak Lengah Menangkan Djarot Saiful Hidayat

    10 jam lalu
  • Ridwan Kamil Cetuskan Gagasan Apartemen Buruh di Kawasan Industri

    Ridwan Kamil Cetuskan Gagasan Apartemen Buruh di Kawasan Industri

    14 jam lalu
  • Foto
  • Gaya Tsamara Amany Saat Laporkan Ketua Bawaslu ke DKPP

    Gaya Tsamara Amany Saat Laporkan Ketua Bawaslu ke DKPP

    3 jam lalu
  • Pelipatan Surat Suara untuk Pilkada Jawa Tengah Terus Digenjot

    Pelipatan Surat Suara untuk Pilkada Jawa Tengah Terus Di genjot

    2 hari lalu
  • Aksi Pasangan Cagub dan Cawagub dalam Debat Pilkada Jatim

    Aksi Pasangan Cagub dan Cawagub dalam Debat Pilkada Jatim

    43 hari lalu
  • KPUD Sosialisasi Cara Menyoblos bagi Disabilitas

    KPUD Sosialisasi Cara Menyoblos bagi Disabilitas

    21 Maret 2018
  • Video
  • Ini Pemicu Ricuh di Debat Pilgub Jawa Barat

    Ini Pemicu Ricuh di Debat Pilgub Jawa Barat

    7 hari lalu
  • Ada Anak-anak dan Mobil Dinas di Kampanye Pilkada Kota Serang

    Ada Anak-anak dan Mobil Dinas di Kampanye Pilkada Kota Serang

    15 hari lalu
  • Diuji Walhi, Cagub Jawa Barat Soal Penataan Lingkungan

    Diuji Walhi, Cagub Jawa Barat Soal Penataan Lingkungan

    19 hari lalu
  • Rilis Maskot Pemilu 2019, Ketua KPU Main Wayang

    Rilis Maskot Pemilu 2019, Ketua KPU Main Wayang

    31 hari lalu
  • terpopuler
  • 1

    PDIP Minta Kader Tak Lengah Menangkan Djarot Saiful Hidayat

  • 2

    Ridwan Kamil Cetuskan Gagasan Apartemen Buruh di Kawasan Industri

  • 3

    KPU Larang Kampanye Capres di Debat Ketiga Pilkada Jawa Barat

  • 4

    Bawaslu Siapkan Rekomendasi Sanksi Ricuh Debat Pilkada Jawa Barat

  • 5

    Ganjar Fokus Pemenangan di 5 Kabupaten untuk Pilkada Jawa Tengah

  • Fokus
  • Aset Tirta Amarta dalam Pembobolan Kredit Bank Mandiri Rp 1,8 T

    Aset Tirta Amarta dalam Pembobolan Kredit Bank Mandiri Rp 1,8 T

  • KPK Malaysia Akhirnya Periksa Bekas PM Najib Razak

    KPK Malaysia Akhirnya Periksa Bekas PM Najib Razak

  • 20 Tahun Reformasi: Soeharto yang Bangkit Lagi di Ingatan Publik

    20 Tahun Reformasi: Soeharto yang Bangkit Lagi di Ingatan Publik

  • Kemenag Daftar 200 Penceramah, MUI Sebut Masyarakat Sudah Cerdas

    Kemenag Daftar 200 Penceramah, MUI Sebut Masyarakat Sudah Cerdas

  • Terkini
  • Mutasi 563 PNS oleh Bupati Inkumben Dilaporkan Panwaslu Lumajang

    Mutasi 563 PNS oleh Bupati Inkumben Dilaporkan Panwaslu Lumajang

    3 jam lalu
  • Ganjar Fokus Pemenangan di 5 Kabupaten untuk Pilkada Jawa Tengah

    Ganjar Fokus Pemenangan di 5 Kabupaten untuk Pilkada Jawa Tengah

    4 jam lalu
  • KPU Larang Kampanye Capres di Debat Ketiga Pilkada Jawa Barat

    KPU Larang Kampanye Capres di Debat Ketiga Pilkada Jawa Barat

    4 jam lalu
  • Bawaslu Siapkan Rekomendasi Sanksi Ricuh Debat Pilkada Jawa Barat

    Bawaslu Siapkan Rekomendasi Sanksi Ricuh Debat Pilkada Jawa Barat

    6 jam lalu
  • PDIP Minta Kader Tak Lengah Menangkan Djarot Saiful Hidayat

    PDIP Minta Kader Tak Lengah Menangkan Djarot Saiful Hidayat

    10 jam lalu
  • Ridwan Kamil Cetuskan Gagasan Apartemen Buruh di Kawasan Industri

    Ridwan Kamil Cetuskan Gagasan Apartemen Buruh di Kawasan Industri

    16 jam lalu
  • Khofifah-Emil Jadikan Program Pendidikan sebagai Prioritas

    Khofifah-Emil Jadikan Program Pendidikan sebagai Prioritas

    1 hari lalu
  • Dedi Mulyadi Ingin Menata Perdesaan dan Pesisir Jawa Barat

    Dedi Mulyadi Ingin Menata Perdesaan dan Pesisir Jawa Barat

    1 hari lalu
  • Larangan Calon Kepala Daerah Bersedekah Ramadan Direvisi

    Larangan Calon Kepala Daerah Bersedekah Ramadan Direvisi

    1 hari lalu
  • Logistik Pilkada Mulai Disalurkan, 67 Daerah Jadi Prioritas KPU

    Logistik Pilkada Mulai Disalurkan, 67 Daerah Jadi Prioritas KPU

    1 hari lalu
  • Selengkapnya Grafis

    Aturan Ganjil Genap Diperluas, Uji Coba Dilakukan Juli 2018

    Perluasan aturan ganjil genap di Jakarta akan dimula i Juli 2018. Ini berlaku selama pelaksanaan Asian Games dan mungkin akan dipertahankan.

    Sumber: Google News | Berita 24 Jabar

    Next
    « Prev Post
    Previous
    Next Post »